taka — Oligacrh is that real?

Orde baru merupakan tatanan pemerintahan yang kekuasaannya dimonopoli oleh lingkar keluarga cendana, partai golkar, dan militer. Orde ini berlangsung selama 32 tahun di Indonesia dan berakhir pada krisis di tahun 1998. Kejatuhan orde baru bukan lah tanpa sebab. Masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) di kalangan pemerintah, krisis ekonomi dunia, dan bungkamnya kritik terhadap pemerintah itu sendiri merupakan dasar yang menyebabkan digulingkannya pemerintahan orde baru.

Berakhirnya orde baru menyisakan banyak luka bagi masyarakat sipil Indonesia, seperti pengucilan etnis tionghoa, penggembungan dana korupsi, dan pelanggaran HAM yang marak terjadi. Segala jenis keresahan yang terjadi di masyarakat saat itu disuarakan oleh mahasiswa. Mereka dengan berani berdemonstrasi, berdialog, dan berdiskusi mengenai polemik yang terjadi di masyarakat baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Tak jarang mereka berakhir hilang.

Era reformasi merupakan pengganti dari orde baru. Pada era ini masyarakat memiliki harapan besar agar Indonesia dapat menjadi negara maju dan segala jenis praktik buruk selama orde baru dapat hilang. Reformasi menekankan mengenai pemilihan pejabat publik melalui demokrasi secara langsung dengan asas luber jurdil. Reformasi juga membatasi periodisasi pejabat publik yaitu maksimal sepuluh tahun dengan dua kali periode menjabat.

Seluruh pejabat publik yang bekerja di era reformasi tentulah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu atau pilkada. Calon pejabat publik (politikus) ini berkampanye atau mempromosikan dan mengenalkan dirinya kepada masyarakat luas supaya mereka terpilih dalam pemilihan. Mesti dalam proses kampanye ini menghabiskan biaya yang tidak sedikit karena perlu menjaring seluruh target di lapisan masyarakat. Tak jarang mereka sampai berhutang untuk membayar spanduk, baju, stiker, poster, dll sebagai daya upaya dipilih masyarakat. Bahkan terjadi serangan fajar di tengah masyarakat demi menarik suara mereka.

Kegiatan hutang piutang di kalangan politikus yang terjadi selama masa kampanye yang seakan tak terhindarkan membuat efek domino di kemudian hari. Mereka yang kalah dalam percaturan politik tak jarang jadi hilang akal karena besarnya hutang kampanye yang menumpuk, sedangkan yang menang apabila hutang terlampau besar dan politikus tidak sanggup untuk melunasinya, pajak rakyat seolah memanggil-manggil nama mereka agar diselewengkan untuk melunasi hutang kampanye. Akibatnya terjadi penggembungan anggaran belanja tahunan yang sebagiannya untuk dimasukan ke kantong pribadi.

Pada praktik percaturan politik yang lebih luas hutang pun terasa kurang untuk membiayai dana kampanye yang terlampau sangat mahal. Maka dari itu, belakangan para politikus menempuh jalan lain untuk membayar biaya kampanye selain dengan berhutang yaitu mencari dana sponsor dari pengusaha kaya (konglomerat). Keuntungan bagi politikus dari menggunakan dana sponsor ini adalah tidak adanya hutang materi yang dibebankan kepada donatur, terutama apabila kalah dalam pemilihan. Namun, apabila menang dalam pemilihan biasanya terdapat praktik balas budi antara politisi dengan konglomerat. Bentuknya dapat berupa mempermudah dalam segala urusan bisnis bagi para donatur dengan bentuk peraturan negara yang pro kepentingan donatur atau pemutihan dan peringanan pelanggaran yang dilakukan oleh donatur.

Politik balas budi yang marak terjadi antara politisi dengan konglomerat dapat mengakibatkan terbentuknya iklim oligarki di Indonesia. Oligarki sendiri berarti pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu dalam hal ini penguasa adalah konglomerat dan politisi sebagai perpanjangan tangan mereka. Oligarki di Indonesia belum secara jelas ditujukan kepada masyarakat, tetapi praktik oligarki dapat menjawab kebingungan mengenai suatu persoalan yang terjadi di masyarakat.

Contoh kasus pada RUU Minerba, sebagian masyarakat mungkin gelisah mengapa RUU Minerba menjadi prioritas utama dalam pembahasan DPR dengan menyadari praktik oligarki yang berlangsung, masyarakat dapat mencari informasi mengenai konglomerat pemilik tambang batu bara dan hubungannya dengan pejabat pemerintah pengesah RUU Minerba. Contoh kasus lainnya, kebakaran hutan di Sumatera beberapa waktu lalu yang mengakibatkan polusi hingga ke Singapura dan Malaysia kemudian pelakunya (perusahaan) hanya mendapat hukuman ringan (bahkan ada yang tampak kebal hukum). Tentu akan lebih mudah dalam menjawab mengapa persoalan tersebut dapat terjadi, apabila dikaitkan dengan praktik oligarki di negeri ini.

Oligarki yang cenderung terjadi di Indonesia disebabkan oleh ongkos politik yang mahal di era reformasi kemudian berdampak pada sedikitnya pilihan bagi para politikus jujur dalam membangun negeri ini. Mereka akan selalu dalam tekanan hebat dari para konglomerat untuk memenuhi kepentingan bisnisnya. Akhirnya oligarki adalah nyata adanya dan egoisme lah yang menentukan pilihan untuk mengakui atau tidak akan hal tersebut.

taka merupakan tulisan yang berasal dari opini, logika, ingatan, dan pengalaman gua terhadap suatu hal.

negasi dalam narasi